WANITA BUKAN SAMSAK


Korban KDRT Jangan Diam

KEKERASAN dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi momok bagi perempuan dalam menjalani mahligai bahtera rumah tangga. Tidak sedikit kaum perempuan menjadi sasaran kekerasan suami. Namun sejauh ini, masih terbilang sedikit yang berani melaporkan perbuatan KDRT tersebut ke aparat penegak hukum.

Kasus terbaru penyanyi dangdut Lesti Kejora yang mengalami KDRT dari sang suami, Rizki Billar. Awalnya penyanyi bersuara merdu ini melaporkan sang suami ke polisi. Namun saat dilakukan penahanan, Lesti mencabut laporan dan sang suami kembali bebas. Netizen pun menyesalkan tindakan Lesti karena tidak membuat efek jera dan diyakini perbuatan tersebut akan terulang.

KDRT ini adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT.

Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang.

Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Beralasan masalah internal keluarga, korban kerap tak mau melaporkan KDRT yang menimpanya. Tak heran hampir saban tahun kasus KDRT terus mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan masih terbilang mengkhawatirkan.

Berdasar data terbaru di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus KDRT di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 329 kasus. Rinciannya korban laki-laki sebanyak 77 kasus dan korban perempuan 282 kasus. Kasus KDRR tertinggi terjadi di Kota Palembang sebanyak 69 kasus. Disusul Lahat (49) kasus, Pagaralam (35 kasus), Banyuasin (35 kasus), OKU (23 kasus), Mura (29 kasus), Muaraenim (20 kasus), OKI (15 kasus), Lubuklinggau (16 kasus), OKU Timur (13 kasus), PALI (10 kasus), Ogan Ilir (5 kasus), Muratara (2 kasus), Empat Lawang (1 kasus) dan OKU Selatan (0 kasus)

“Secara data memang tidak mengalami penurunan secara signifikan, ini hanya sebatas angka. Tetapi sama seperti halnya kemarin-kemarin, kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es,” kata aktivis perempuan Palembang, Yeni dilansir dari portal berita online.

Kekerasan yang menimpa kaum perempuan khususnya di Palembang diyakini masih banyak yang belum terlapor. Secara umum kekerasan yang sering menimpa perempuan, rentan terjadi karena beberapa faktor salah satunya yakni dengan masih banyaknya masyarakat yang menganut budaya patriarki dan menempatkan perempuan sebagai golongan yang lemah dan laki-laki sebagai kaum yang mendominasi dalam segala segemen, baik pekerjaan, rumah tangga, pendidikan dan jabatan.

Lalu, kondisi ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya KDRT, selain dari tabiat buruk yang juga dimiliki laki-laki.
Sementara itu, dilansir dari portal berita Kementerian PPPA, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan keprihatinan terhadap kasus KDRT. Menteri Bintang menegaskan bahwa seluruh pihak wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari tindak kekerasan, khususnya dalam ranah domestik dimana berbagai data menunjukan bahwa jenis kekerasan tersebut yang paling banyak dialami korban perempuan.

Kemen PPPA mengajak masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersama-sama menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga melalui upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan menjadi korban kekerasan.
Menteri Bintang menegaskan, KemenPPPA akan terus melakukan upaya edukasi dan penanganan guna mengakhiri budaya kekerasan di seluruh lingkup masyarakat, khususnya dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Menteri Bintang juga menakankan bahwa perlindungan perempuan harus ditegakan karena sesuai dengan hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga sejalan dengan prinsip CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, termasuk diskriminasi dalam keluarga.

“Pemerintah wajib memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan salah satunya melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT) yang mengatur langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi bagi pelaku kekerasan,” ungkap Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga mengapresiasi peran serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan klarifikasi, koordinasi dan tindak lanjut kasus.

Sebelumnya kasus ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatera Selatan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KemenPPPA yang menjalankan tugas dan fungsi urusan wajib non pelayanan dasar dalam penjangkauan korban, pendampingan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendampingan hukum.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan DPPPA Provinsi SumSel, diantaranya; (1) melakukan penjangkauan dan asesmen awal kebutuhan korban, termasuk rencana tindak lanjut kasus; (2) melakukan koordinasi dengan pihak APH terkait penanganan hukum; (3) melakukan koordinasi dengan keluarga korban terkait dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari korban; (4) melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus. (tia/dari berbagai sumber)